Otonomi khusus Tanah Papua merupakan program pemerintah pusat yang menjadi bentuk kekhususan kepada masyarakat Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat dalam kekhususan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat.
Otsus tentu menjadi kepedulian seluruh masyarakat Papua, salah satunya oleh tokoh masyarakat Sausapor, Kabupaten Tambrauw Yohanis Rumabar. Dirinya menyebutkan bahwa selama hampir 20 tahun berjalan, masyarakat Papua telah menjalani dan menikmati dampak dari program ini.
“Apabila memang ada kesalahan dalam pelaksanaan UU Otsus, maka itu yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jangan menutup-nutupi permasalahan yang ada di dalamnya,” ujar Yohanis.
Ia pun ikut menanggapi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang mana akan dilaksanakan di Jayapura. Menurutnya, belajar dari pengalaman RDP di Manokwari, tidak terdapat perkembangan dan hasil yang membangun dari kegiatan tersebut.
“Bahkan hasil RDP tidak lagi mewakili suara masyarakat asli Papua secara keseluruhan. Seluruh orang yang hadir dipaksakan oleh kelompok kepentingan untuk mengatakan hal jelek tentang Otsus, sudah begitu kelompok ini bukan orang Papua Barat,” geramnya.
Dirinya meyakini, apabila pelaksanaan RDP dilaksanakan tanpa intervensi dari pihak manapun maka masyarakat Papua akan setuju dengan keberlanjutan Otsus. Selain itu, ia juga berharap para pemangku kepentingan agar lebih bijaksana dalam menilai dan menimbang arah tujuan Otsus sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tidak menjadi sumber terjadinya penyalahgunaan.
