Beranda Regional Papua Barat OTSUS MEMBERIKAN JAMINAN MASA DEPAN UNTUK MASYARAKAT PAPUA

OTSUS MEMBERIKAN JAMINAN MASA DEPAN UNTUK MASYARAKAT PAPUA

0
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat, Onasius Pieter Mozes Matani, S.Hut., M.Sc

DPR RI telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua pada tanggal 15 Juli 2021.

Undang-Undang Otsus Papua hasil revisi ini telah mengubah atau merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal diluar usulan pemerintah. Diluar 18 pasal tersebut, Pansus dan pemerintah juga menyepakati adanya tambahan 2 pasal dalam RUU Otsus Papua, sehingga total pasal dalam RUU tersebut sejumlah 20 pasal.

Terdapat beberapa perubahan pasal hasil revisi kedua UU Otsus yang mengakomodasi pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Bidang politik terdapat perubahan dengan diberikannya perluasan peran politik bagi OAP dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Jadi kursi dari OAP tersebut tidak diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan.

Bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami perubahan. Selain itu pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi telah mengalami perubahan dimana dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Disampaikan juga ada belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dan dana Otsus yang mengalami peningkatan 0,25 Persen. Termasuk pemekaran provinsi di Papua yang sudah diberikan kemudahan.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat, Onasius Pieter Mozes Matani, S.Hut., M.Sc mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya mempunyai saran dan pendapat kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus sehingga Otsus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yg diamanatkan UU Otsus.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yg telah dilakukan oleh berbagai pihak bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat perlu dan penting untuk mendukung pemerintah pusat dalam keberlanjutan Otsus, Karena dengan keberlanjutan Otsus sangat membantu percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, Apabila tdk dilakukan perpanjangan Otsus maka akan berpengaruh terhadap kemampuan APBD baik Kabupaten ,Kecamatan maupun Provinsi” ujarnya

“Kami sebagai penyelenggara dan pelaksana di pemerintahan Provinsi Papua Barat akan terus bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing, apabila ada kekurangan sangat kami sangat menerima masukan dan tidak menutup diri untuk dikritik, ada masyarakat yg bilang Otsus gagal, namun harus melihat bahwa fasilitas yg dinikmati baik itu jalan raya, pelabuhan ,bandara ,rumah sakit dan sarana umum lainnya karena Otsus”tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.