Jelang berakhirnya otonomi khusus (otsus) di Tanah Papua pada tahun 2021 menjadi perhatian penting bagi Mohammad Heremba yang juga merupakan tokoh adat di Kabupaten Fak-fak.
Disampaikannya, terlepas dari pro dan kontra otsus perlu disikapi dengan cara-cara yang moderat dengan pilihan moderat yang paling tepat adalah evaluasi otsus.
“Selanjutnya harus ada action plan berupa rencana tindak lanjut. Dan rencana mitigasi dengan pendekatan yang moderat,” ujarnya.
Menurutnya, mitigasi plan yang moderat seperti MRP bersama DPRD dan Pemerintah daerah (pemda) perlu membuat regulasi turunan berupa perdasi dan perdasus terkait manajemen tata kelola otsus serta pelanggaran dan sangsi hukum. “Pelaksanaan Otsus Jilid II dapat tepat sasaran apabila penerima manfaat yaitu OAP diwajibkan melakukan pengawasan dan berpartisipasi aktif melakukan rekam jejak pada berbagai bentuk intervensi program otsus jilid II di daerah masing-masing dalam setiap periode tahun anggaran”, tutupnya.
