Agustina Dedaida, Sekretaris LMA Sorong Selatan menyatakan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan mendukung keberlanjutan Otsus sebagaimana Otsus merupakan perhatian serius pemerintah dalam membangun, memajukan tanah Papua sekaligus mensejahterakan rakyat Papua.
“Masyarakat adat Sorong Selatan mendukung keberlanjutan Otsus Papua demi mewujudkan akselerasi pembangunan baik fisik maupun non fisik. Masyarakat adat Sorong Selatan sebagian besar merespon positif atas keberlanjutan Otsus Papua”.
Agustina mengapresiasi pemerintah pusat dalam Pemberlakuan Otsus Papua yang merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat atas hak kesulungan Orang Asli Papua (OAP) dan telah banyak berhasil membangun infrastuktur dasar serta meningkatkan kualitas SDM di Tanah Papua.
“Pemerintah Pusat memberikan atensi serius terhadap pembangunan di Tanah Papua. Pemberlakuan Otsus Papua telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM di Tanah Papua,” ucapnya.
Menindaklanjuti dukungan keberlanjutan Otsus, LMA Sorong Selatan telah menyerahkan apirasi dukungan tersebut kepada Pemerintah maupun Lembaga di Provinsi Papua Barat.
“LMA Sorong Selatan telah menyerahkan aspirasi masyarakat adat terkait dukungan dan permohonan-permohonan dari masyarakat grass root dalam rangka keberlanjutan Otsus Papua. Aspirasi tersebut telah diserahkan kepada LMA Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat”, ungkapnya.
Dirinya menjelaskan terkait organisasi penolakan keberlanjutan Otsus tidak mendapatkan respon dari masyarakat maupun Lembaga Masyarakat Adat Sorong Selatan.
“Penolakan Otsus Jilid II terus dikampanyekan oleh KSP dan afiliasinya, namun kurang mendapatkan respon dari masyarakat adat. Organisasi lokal yang menjadi motor penggerak dan secara terbuka mengkampanyekan penolakan Otsus Jilid II adalah Dewan Adat Daerah (DAD) Kab. Sorong Selatan,” ujarnya.
Ia menambahkan “Segala bentuk kampanye penolakan Otsus Jilid II dan tuntutan referendum merupakan upaya sia-sia dari kelompok-kelompok utopis, karena Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral NKRI yang sudah diakui dunia internasional,”.
Selain itu ia berharap kedepan implementasi dan pengawasan penggunaan dana Otsus lebih di perketat sehingga lebih bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
